Pernyataan capres nomor urut 01 Joko Widodo soal lahan dianggap menyerang privasi Prabowo Subianto.

“Capres 01 dengan menyerang personal soal kepemilikan tanah bisa dinyatakan hoax dan melanggar Undang-undang ITE,” kata Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, dalam keterangan tertulis, Senin (18/2/2019).

Hoax yang dimaksud Humphrey adalah saat Jokowi mengungkap bahwa tanah seluas 340 ribu hektare di Kalimantan Timur dan di Aceh Tengah adalah milik pribadi Prabowo. Padahal, kata dia, lahan tersebut milik PT atau perusahaan. Secara hukum, kepemilikan PT terpisah secara pribadi.

Baca: Polemik Lahan Prabowo yang Luasnya 5 Kali Jakarta

Humphrey berpendapat, sebenarnya pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahannya dapat memperoleh akses yang seluas-luasnya mengenai warga negaranya.

Namun, ketika informasi tersebut dipergunakan selain untuk menjalankan roda pemerintahan, maka ada bentuk penyalahgunaan wewenang.

Apalagi, jika informasi itu dipergunakan sebagai materi debat capres dan mendiskreditkan capres lain.

“Informasi mengenai kepemilikan tanah oleh Prabowo yang dikatakan oleh Jokowi adalah sangat tendensius, dan dapat menimbulkan keonaran di masyarakat,” katanya.

Baca juga: Dahnil Anzar: Jokowi Mestinya Tak Pakai Istilah Unicorn Tapi Startup Saja

Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Humprey Djemat. (Foto: Tribunnews)

Lebih lanjut, Humphrey mengatakan jika ternyata tanah-tanah tersebut terbukti bukan milik Prabowo atau dimiliki oleh subjek hukum lain, maka informasi tersebut adalah bohong atau hoax.

Sehingga pernyataan Jokowi tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan/atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Nobody above the law. Semua orang sama dihadapan hukum,” tandasnya.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.